Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kekayaan Intelektual Indonesia

KATA PENGANTAR

Hak Kekayaan Intelektual-HKI (Intellectual Property Rights) IPR merupakan hak yang timbul hasil pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri.

Dalam hubungan dunia Internasional, Indonesia telah menjadi anggota Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang di dalamnya meliputi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang biasa disebut TRIPs. Dan juga melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for Protection of Artistic and Literary works (Konvensi Berne tentang Perlindungan karya seni dan sastra), serta Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC.

Terjadinya reformasi hukum dibidang HKI juga dilatar belakangi adanya tekanan dari pihak luar, menurut laporan tahunan special 301, yang dikeluarkan oleh United Stat Trade Rep-resentative (USTR), pada tahun 1999, Indonesia merupakan Negara ASEAN yang masih masuk dalam priority wach list versi USTR untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pelanggaran-pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia saja, akan tetapi karya atau hasil cipta atau kreasi bangsa Indonesiapun juga dilanggar oleh Negara asing.

Kasus kopi Toraja, meskipun kopi ditanam di Toraja, Sulawesi Selatan yang disebut-sebut sebagai “Queen of Coffe” di dunia, 2 ternyata telah didaftarkan oleh Key Coffe di Jepang yang akibatnya Indonesia tidak bisa langsung export kopi ke Jepang kecuali lewat Key Coffe. Kasus lain juga seperti batik yang diakui oleh negara lain  sebagai pemiliknya, dan Indonesia harus berusaha ke Badan PBB untuk memperjuangkan bahwa batik adalah milik satu-satunya dari Indonesia yang kemudian secara mutlak PBB menggumumkan bahwa batik adalah milik Indonesia. Dengan demikian maka batik Indonesia secara mendunia diakui sebagai pemiliknya dan lindungi secara hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak mono-poli kepada pemilik hak dengan tetap menjujung tinggi pem-batasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual dipergunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya. Oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum harta benda (benda tak berwujud).

Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan peme-gang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai konpensasi atas jerih bersaing mengeksploitasi intelektualnya.

Orang yang tanpa izin pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam tatanan hukum Indonesia undang-undang yang mengatur dibidang HKI, meliputi :

  1. Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
  2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
  3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
  4. Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  5. Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  6. Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
  7. Undang Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

Filosofis pentingnya perlindungan hukum akan kekayaan intelektual Indonesia merupakan juga prinsip-prinsip ekonomi dalam rangka memberikan insentif bagi pemilik dalam rangka menghasilkan  karya-karyanya.  Hal ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan kesejahteraan bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Pasal ini menyebutkan :

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kedilan, kebersamaan, efisi-ensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dasar dari ketentuan-ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental hukum dibidang kekayaan intelektual sebagai landasan bagaimana merumuskan konsep tanggung jawab negara atas penyelenggaraan kesejahteraan bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam milik bangsa Indonesia, selain itu juga pemerintah harus membantu menyiapkan modal bagi usaha-usahan kecil yang produksinya mendunia, sebab pengrajin berada pada posisi didaerah pedesaan.

Dalam melakukan upaya perlindungan atas kekayaan in-telektual adalah menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini bukan saja Derektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga dari Bappenas, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan Kementerian lainnya yang terkait dengan hasil karya kekayaan intelektual bangsa.

Dalam kontek tanggung jawab pemerintah atas kekayaan intelektual dilihat dalam dua aspek penerapan prinsip tanggung jawab, yakni aspek Pertimbangan Teknis dan aspek Hukum.  Kedua aspek ini mengacu kepada bagaimana pemerintah ber-tanggung jawab dalam melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual milik bangsa terutama  masyarakat yang mempunyai hak atasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Buku ini, diperuntukan kepada pihak-pihak yang memer-lukan pengetahuan tentang perlindungan akan hak kekayaan intelektual yang kemudian mereka terlibat langsung maupun tidak langsung akan pengembangan karya-karya atau produk-produk penghasilnya dibidang kekayaan intelektual.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dibaca oleh pihak-pihak yang memerlukannya sebagai referensinya. Penulis juga mengharapkan apabila ada saran-saran yang bersifat konstruktif  dari para pembaca untuk penyempurnaannya kedepan.

Semoga buku ini berguna dan dapat memperluaskan khasanah pengetahuan dibidang hak kekayaan intelektual terutama tanggung jawab pemerintah atas perlindungan kekayaan intelektual milik masyarakat.

                                       Mataram,   Desember 2016

                                       Penulis

Dr.Dra.Maria Alfons SH.,MH.

====================

SILAHKAN MILIKI BUKU INI:

Harga E-book Rp. 54.000

Harga Buku Hard Copy : Rp. 81.000

    • Untuk pembelian buku dalam bentuk E-book:
      • Silahkan transfer ke rekening kami untuk dapatkan password
      • ke Bank Mandiri         : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
    • Untuk Pembelian buku dalam bentuk Hard Copy, dapat dipesan secara online dan akan diantarkan ke tempat pembeli,
      • pemesanan via email: pustakabangsa05@gmail.com
      • atau hubungi langsung marketing kami : 082341456620 (AL)
      • Kirim alamat jelas pembeli
      • Transfer ke Rekening Bank Mandiri  : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
      • tunggu diantarkan langsung paling lambat 3 hari
    • Jika terkendala / Kesulitan, silahkan hubungi kami (kontak ada di halaman beranda)

    Terimakasih.

Scroll to Top
Scroll to Top