Tanggung Gugat pengangkut Terhadap Penumpang pesawat dalam Kecelakaan udara Pada Penerbangan Domestik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, serta ijin-Nya maka Buku dengan judul “Hakekat Tanggung Gugat Pengangkut sebagai Sarana Pemulihan Akibat Kecelakaan Pesawat Udara” dapat diselesaikan dengan baik. Perjuangan untuk menyelesaikan Buku ini tidak mudah, karena menguras energi fikiran, dan tenaga, namun berkat do’a orang-orang tercinta, dan atas pertolongan Allah, SWT., perjuanganpun dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan latar belakang fikiran bahwa peranan dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan juga strategis, baik ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efesien serta ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Di samping itu, angkutan udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan pariwisata, mengingat Indonesia sebagai satu negara yang kaya akan kebudayaan dan keindahan alamnya yang menarik dan iklim tropisnya dapat menarik wisatawan asing sehingga mendatangkan devisa negara sebagai pengganti minyak bumi yang kian merosot.

Peranan dan fungsi angkutan udara yang sangat penting ini, terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional.  Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara, tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.  Seiring dengan berjalannya reformasi di Indonesia dan juga diterapkannya otonomi daerah, maka sejak tahun 2000, jumlah perusahaan penerbangan di Indonesia bertambah sedemikian pesatnya yakni menjadi sebanyak 44 buah yakni : Adam Air, Air Bali, Air Efata, Airfast Indonesia, Airmark Indonesia, Air Regional, Asia Avia Airlines, Auvia Air, Awan Airlines, Bali Air, Batavia Air, Citilink, Deraya, Air Taxi, Dirgantara Air Service, Garuda Indonesia, GT Air, Indonesia Air Transport, Indonesia Airlines, Jatayu Airlines, Kalimantan Air Service, Kartika Airlines, Lion Air, Linus Airlines, Mandala Airlines, Manunggal Air Service, Merpati Nusantara Airlines, Nurman Avia, Papua Indonesia Air Sistem, Pelita Air Service, Post Ekspres Airlines, Riau Airlines, Sabang Merauke Raya Air Charter, Seulawah NAD Air, Sriwijaya Air, Top Air, Transwisata Prima Aviation. Travira Air, Trigana Air Service, Tri MG Intra Asia Airlines, Wings Air, Xpress Air.

Jumlah perusahaan penerbangan di Indonesia maju sedemikian pesatnya, jumlah pesawat udarapun semakin bertambah, hal ini disebabkan karena jumlah pesawat udara dimiliki oleh 5 (lima) besar pengangkut udara di Indonesia seperti;  Garuda Indonesia, Lion Air, Merpati Nusantara, Batavia Air, Sriwijaya Air.

Pesatnya perkembangan pengangkutan udara di Indonesia tersebut, masih kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang  memadai.  Peraturan yang melandasi jalannya angkutan udara di Indonesia, terutama sekali mengenai tanggung gugat pengangkut udara terhadap segala kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan udara disebabkan karena kecelakaan pesawat dan lain-lain.

Berbicara mengenai tanggung gugat pengangkut udara maka tidak lepas dari membicarakan mengenai perjanjian; sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengangkutan udara tidak dapat dilepaskan dari rumusan perjanjian itu sendiri yang selanjutnya akan dikupas di dalam buku ini seperti rumusan di dalam Undang-undang dan pendapat para ahli, yang pada intinya di dalam rumusan tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak; pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu. Sebab dalam perjanjian pengangkutan dikenal adanya prinsip konsensual, dimana prinsip ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Dalam hukum pengangkutan ada dokumen yang disebut surat muatan atau vrachtbrief dan juga tiket untuk penumpang tersebut bukanlah merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan.  Tanpa dokumen-dokumen tersebut perjanjian pengangkutan juga ada, artinya bahwa tidak adanya dokumen-dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada.  Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tetapi hanya merupakan alat bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan udara terdapat para pihak; pihak- pihak dalam perjanjian pengangkutan udara ialah pengangkut dan pengguna jasa angkutan udara –dapat berupa pengirim barang ataupun penumpang— Perjanjian pengangkutan udara bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban dan hak.  Kewajiban pengangkut menyelenggarakan angkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Keadaan “tidak selamat” untuk angkutan penumpang mengandung arti bahwa penumpang tersebut  meninggal dunia atau menderita luka/cacat sementara atau tetap, karena suatu peristiwa atau kejadian.  Apabila penumpang tersebut mengalami kondisi tidak selamat maka menjadi tanggungan  pihak pengangkut. Dalam hukum pengangkutan udara di Indonesia, sampai saat ini, tanggung gugat pengangkut  menganut  prinsip Presumption of Liability  dan juga prinsip  fault liability principle.

Menurut prinsip ini, pihak pengangkut dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa angkutan apabila ia dan para pegawainya dapat membuktikan bahwa kecelakaan itu bukan karena kesalahannya.  Ini berarti bahwa bersalah atau tidaknya pengangkut harus melalui putusan hakim pengadilan, karena hanya hakim saja yang dapat menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak.

Mengenai penyelesaian kasus kecelakaan pesawat udara di  Indonesia hanya sekali saja diselesaiakan melalui jalur pengadilan negeri yakni ketika kasus kecelakaan pesawat udara Garuda Indonesia di Gunung Burangrang Jawa Barat yang dikenal dengan Kasus Nyonya Oswald Vermaak. Setelah perkara panjang di Pengadilan Negeri Jakarta antara Nyonya Oswald Vermaak dengan PT Garuda Indonesia, tidak pernah lagi penyelesaian kecelakaan pesawat udara di Indonesia diselesaikan di pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Hal Ini disebabkan karena pada pihak pengguna jasa angkutan udara yang menjadi korban kecelakaan menyadari bahwa menyelesaikan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan memakan waktu  yang cukup lama dan belum tentu ada jaminan tuntutannya dikabulkan oleh hakim. Sedangkan di pihak pengangkut udara, tidak lagi menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ganti kerugian, karena kalau menggunakan pengadilan negeri akan menghilangkan kepercayaan pengguna jasa angkutan udara terhadap pengangkutnya terutama sekali berkaitan dengan tanggung gugat.

Oleh karena itu setiap kali terjadi kecelakaan pesawat udara di Indonesia, pihak pengangkut selalu memberikan sejumlah biaya kepada pihak korban atau ahli warisnya  atas kecelakaan tersebut. Ganti kerugian tersebut diberikan oleh pengangkut setelah mendapatkan hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi).

Besarnya ganti rugi kepada korban yang meninggal dunia atau cacat tetap menurut Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 adalah sebesar Rp 40.000.000,- Besarnya ganti kerugian sejumlah ini sangat tidak manusiawi karena menghargakan nyawa manusia Indonesia senilai Rp 40.000.000,- meskipun dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 ini telah ditinggalkan oleh pihak pengangkut udara. Peraturan terakhir yang mengatur besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara yang meninggal dunia, cacat total tetap akibat kecelakaan pesawat udara di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yakni sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2011, namun pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini ditunda mulai berlakunya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011  dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2012 dengan pertimbangan belum adanya konsorsium asuransi untuk menjamin pertanggung gugatan angkutan udara kepada pengguna jasa; dan juga masih terdapat beberapa badan usaha angkutan udara yang belum siap dengan aturan tersebut, khususnya terhadap pemberlakuan ganti kerugian keterlambatan secara langsung.[1]  Penentuan besarnya ganti kerugian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tersebut tidak mengacu pada besar ganti kerugian yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, tetapi berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  di Indonesia.

Melihat kenyataan yang terjadi bahwa operasional pesawat udara di Indonesia amat sulit dipisahkan dengan penerbangan internasional, maka bentuk tanggung gugat pengangkut udara terhadap pengguna jasa angkutan udara serta cara penyelesaian kasus kecelakaan pesawat udara di Indonesia perlu untuk dikaji kembali, sebab kalau tidak, maka penerbangan Indonesia akan dikucilkan oleh pengguna jasa penerbangan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, esensi permasalahan yang dibahas di dalam buku ini adalah mengenai hakekat tanggung gugat pengangkut sebagai sarana pemulihan akibat kecelakaan pesawat udara. Adapun Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai hakekat tanggung gugat pengangkut udara sebagai sarana pemulihan akibat kecelakaan pesawat udara.

Penulis berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, kritik, saran diperlukan guna pernyempurnaannya ke depan.

 

Mataram,     Desember  2012

                                       Penulis,

Dr. H. Sudiarto, SH.,M.Hum.

SILAHKAN MILIKI BUKU INI:

Harga E-book Rp. 94.400

Harga Buku Hard Copy : Rp. 147.600

    • Untuk pembelian buku dalam bentuk E-book:
      • Silahkan transfer ke rekening kami untuk dapatkan password
      • ke Bank Mandiri         : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
    • Untuk Pembelian buku dalam bentuk Hard Copy, dapat dipesan secara online dan akan diantarkan ke tempat pembeli,
      • pemesanan via email: pustakabangsa05@gmail.com
      • atau hubungi langsung marketing kami : 082341456620 (AL)
      • Kirim alamat jelas pembeli
      • Transfer ke Rekening Bank Mandiri  : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
      • tunggu diantarkan langsung paling lambat 3 hari
    • Jika terkendala / Kesulitan, silahkan hubungi kami (kontak ada di halaman beranda)

    Terimakasih.

Scroll to Top
Scroll to Top