PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR

Rp77

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, daya dan kekuatan-Nya semata, sehingga buku yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediator” ini dapat diterbitkan.

Buku ini disusun dengan latar belakang fikiran bahwa Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat me-netapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah-teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sejalan dengan itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menen-tukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudu-kannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Indonesia sebagai Negara hukum kesejahteraan, dimana rakyatnya selalu melakukan hubungan dan ber-interaksi satu sama lain berdasarkan hukum positif antara lain hubungan dagang atau bisnis, hubungan kerja atau perjanjian kerja (hubungan industrial) hu-bungan mana termasuk dalam dimensi hukum privat atau perdata. Dalam interaksi tersebut, walaupun di-laksanakan berdasarkan hukum yang belaku atau berdasarkan kesepakatan (perjanjian) kedua belah pihak, terkadang muncul sengketa atau konflik atau perse-lisihan (dispute) disebabkan salah satu pihak malakukan wanprestasi atau ingkar janji atau terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atau pelaksanaan terhadap peraturan atau perjanjian yang berlaku dalam hubungan tersebut yang tidak dapat diselesaikan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penye-lesaian Sengketa Pasal 6 ayat (3) menentukan bahwa “dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui ban-tuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator” Para pihak berhak menentukan apa-kah penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang penasehat ahli atau seorang mediator, hal ini berdasarkan pilihan secara sukarela dan kesepakatan tertulis para pihak. Dengan demikian kedua belah pihak yang bersengketa berhak memilih dan menentukan sen-diri mediator mana yang akan memediasi untuk menye-lesaikan sengketa yang terjadi di atara mereka.

Disamping itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) menentukan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Penga-dilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa”. Hal ini dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 4 ayat (1) bahwa “penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau abitrase dilakukan atas dasar plihan dan persetujuan para pihak yang berseng-keta”. Selanjutnya pada Pasal 6 ditentukan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mendiasi oleh mediator dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditadatangani oleh para pihak yang bersengketa”. Prinsip yang demikian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penggunaan mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bersifat suka rela bagi para pihak.

Pemerintah RI melalui Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penye-lesaian perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur tentang tahapan penyelesaian peselisihan Hubungan Industrial. Pada Pasal 4 ayat (3) ditentukan bahwa “sete-lah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau para pihak, Instansi yang bertanggungjawab dibidang ke-tenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase”. Selanjutnya pada ayat (4) ditentukan bahwa “dalam hal para pihak tidak menetap-kan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbit-rase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator”.

Penyelesaian melalui mediasi tidak di tawarkan bersamaan dengan konsiliasi atau arbitrase sebagai cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga para pihak tidak dapat memilih mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, para pihak tidak diberi kesempatan untuk menetukan pilihan apakah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui cara mediasi atau tidak. penyelesaian melaui mediasi di tentukan oleh Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan termasuk mediatornya. Berbeda halnya dengan Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Me-diasi di Pengadilan Pasal 8 ayat (1) bahwa para pihak berhak memilih mediator yang terdaftar pada Pengadilan.

Dalam mediasi perselisihan hubungan industrial apabila salah satu pihak tidak menghadiri panggilan mediator, maka langung menimbulkan implikasi hukum terhadap pelaksanaan mediasi yakni mediasi gagal d-ilaksanakan tanpa memberikan kesempatan untuk di panggil sekali kepada pihak yang tidak hadir. Berbeda halnya pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, KEPMEN PERINDAG No. 350/MPP/Kep/ 12/2001 dan HIR/RBg (hukum acara perda) bahwa bagi pihak yang tidak hadir pada panggilan pertama, masih diberi kesempatan untuk dilakukan dengan panggilan ke dua, walaupun dengan cara yang berbeda seperti dalam mediasi penyelesian sengketa konsumen. Hal ini sesuai dengan asas “audi et alteram partem” bahwa kedua belah pihak harus di dengar atau kepentingan kedua belah pihak harus sama-sama di perhatikan.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial merupa-kan Undang-Undang yang bersifat lex specialist dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau perselisihan perburuhan. Pelaksanaan mediasi dan juga mediatornya ditentukan oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Para pihak tidak di berikan kesempatan untuk memilih dan menentukan sendiri penyelesaian dengan cara mediasi termasuk menentukan mediatornya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip sukarela (volunteer), dan prinsip otonomi (auto-nomie) dalam mediasi, yang mana para pihak yang berselisih berhak memilih dan menentukan sendiri cara penyelesaian perselisihan dan siapa yang akan menjadi mediator untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Dapatkah mediator bersikap netral (netraly) atau tidak memihak (imparsial) dalam melakukan mediasi, sedangkan mediasi dan mediatornya tidak ditentukan dan dipilih oleh para pihak yang berselisih, tetapi oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan. Berdasarkan prinsip netralitas (neutrality), prin-sip otonomi (autonomie) dan prinsip tidak memihak (im-parsial) dalam melakukan mediasi seharusnya para pihak yang berselisihlah yang menentukan sendiri cara penyelesaian perselisihan dan mediator yang diinginkan dan di percayai untuk memediasi perselisihan yang terjadi antara mereka. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator.

Dalam tulisan ini, tidak terlepas dari adanya keku-rangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, walau-pun telah penulis upayakan sesempurna mungkin, tetapi dapat dipastikan masih terdapat kesalahan dan keku-rangan, oleh karena itu penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan buku ini ke depan pada edisi revisi.

Mataram, 3 Maret 2018

Penulis,

Rahmawati Kusuma, SH., MH.

Harga E-book Rp.-

Harga Buku Hard Copy : Rp.-

    • Untuk pembelian buku dalam bentuk E-book:
      • Silahkan transfer ke rekening kami untuk dapatkan password
      • ke Bank Mandiri         : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
    • Untuk Pembelian buku dalam bentuk Hard Copy, dapat dipesan secara online dan akan diantarkan ke tempat pembeli,
      • pemesanan via email: pustakabangsa05@gmail.com
      • atau hubungi langsung marketing kami : 082341456620 (AL)
      • Kirim alamat jelas pembeli
      • Transfer ke Rekening Bank Mandiri  : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
      • tunggu diantarkan langsung paling lambat 3 hari
    • Jika terkendala / Kesulitan, silahkan hubungi kami (kontak ada di halaman beranda)

    Terimakasih.

Scroll to Top
Scroll to Top