Hukum Perjanjian (Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah  saya  panjatkan  kehadirat  Allah SWT  atas  segala  limpahan  rahmat-Nya,  daya dan kekuatan-Nya semata, sehingga buku yang berjudul “Hukum Perjanjian (Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)‖ ini dapat diterbitkan. Buku ini disusun dengan latar belakang pembahasan mengenai hukum perjanjian atau persetujuan dengan kontrak. Istilah perjanjian atau kontrak di dalam praktiknya terkadang masih dipahami secara rancu. Sebagian masyarakat  dan  pelaku  bisnis  mencampur  adukkan kedua istilah tersebut seolah-olah merupakan pengertian yang berbeda.

Pengertian yang sama Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract. ―Hal tersebut secara jelas dapat disimak dari judul buku II I titel  kedua  tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dapat kita baca dalam bahasa  Belandanya, yaitu: Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan diatas mengenai perjanjian maka dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Dalam suatu perjanjian  terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam suatu perjanjian haruslah dipastikan bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya  terhadap em- pat syarat untuk sahnya perjanjian. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata ini menurut penulis berlaku untuk setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tunduk sesuai dengan hukum di Indonesia. Sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik secara otentik maupun di bawah tangan harus memenuhi  semua  ketentuan  yang  tercantum  dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini.

Menurut hemat penulis syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri yang merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  itu harus  bersepakat atau  setuju  mengenai hal-hal  yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/ diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian.

Dalam tulisan ini, tidak terlepas dari adanya keku- rangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, walau- pun telah penulis upayakan sesempurna mungkin, tetapi dapat dipastikan masih terdapat kesalahan dan keku- rangan, oleh karena itu penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan buku ini ke depan pada edisi revisi.

 

 

Mataram, 13 Maret 2018

Penulis, ttd

Dr. Djumardin, SH., M.Hum.

SILAHKAN MILIKI BUKU INI:

Harga E-book Rp.-

Harga Buku Hard Copy : Rp.-

    • Untuk pembelian buku dalam bentuk E-book:
      • Silahkan transfer ke rekening kami untuk dapatkan password
      • ke Bank Mandiri         : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
    • Untuk Pembelian buku dalam bentuk Hard Copy, dapat dipesan secara online dan akan diantarkan ke tempat pembeli,
      • pemesanan via email: pustakabangsa05@gmail.com
      • atau hubungi langsung marketing kami : 082341456620 (AL)
      • Kirim alamat jelas pembeli
      • Transfer ke Rekening Bank Mandiri  : 161-0-00474303-0 a.n. Pustaka Bangsa
      • tunggu diantarkan langsung paling lambat 3 hari
    • Jika terkendala / Kesulitan, silahkan hubungi kami (kontak ada di halaman beranda)

    Terimakasih.

Scroll to Top
Scroll to Top